Majene – Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum (FISIPKUM) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Prospek dan Tantangan Koperasi Merah Putih untuk Pemajuan Perekonomian Desa”, Kamis, 31 Juli 2025, di salah satu kafe di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Prodi Ilmu Politik Unsulbar untuk menghubungkan kajian akademik dengan praktik sosial di tingkat lokal, khususnya dalam mendukung penguatan ekonomi desa berbasis kelembagaan koperasi.
Membangun Desa Melalui Semangat Koperasi
FGD ini dihadiri oleh Dekan FISIPKUM, Dr. Thamrin Pawalluri, Wakil Dekan I, Muhammad, M.Si, Wakil Dekan III, Asrullah, MH, Ketua Jurusan Ilmu Politik, Asriani, M.Si, serta Plt. Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Majene, Haeruddin. Turut hadir pula para dosen Prodi Ilmu Politik dan sejumlah kepala desa dari berbagai wilayah di Majene.
Narasumber utama kegiatan ini, Farhanuddin, M.Si, dosen FISIPKUM Unsulbar, menguraikan bahwa desa memiliki potensi besar di berbagai bidang seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan pariwisata lokal yang jika dikelola secara inovatif dapat menjadi pilar utama perekonomian nasional.
“Dalam sejarahnya, semangat koperasi yang diperjuangkan Bung Hatta berakar pada nilai kebersamaan, kesetaraan, dan tolong-menolong. Koperasi Merah Putih harus memastikan dirinya hadir untuk menjawab masalah di desa seperti pengangguran, ketergantungan pada tengkulak, dan maraknya pinjaman online,” jelas Farhan.
Menurutnya, Koperasi Merah Putih—yang merupakan program baru pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025—dapat menjadi solusi konkret untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan unit usaha seperti gerai kebutuhan pokok, layanan kesehatan, logistik, dan simpan pinjam.
Kepercayaan Publik sebagai Modal Utama
Dalam sesi diskusi, Muhammad, M.Si, dosen FISIPKUM Unsulbar, menekankan bahwa keberhasilan lembaga baru seperti Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada modal sosial berupa kepercayaan publik.
“Manajemen dan regulasi memang penting, namun kepercayaan masyarakat adalah fondasi utama. Tanpa kepercayaan, koperasi tidak akan tumbuh menjadi mitra yang setara dan berdaya,” ungkapnya.
FGD juga membahas pentingnya sinergi antara Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menggerakkan roda ekonomi desa. Kolaborasi kedua lembaga ini diharapkan dapat menciptakan sistem ekonomi desa yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Suara Desa: Antusiasme dan Harapan
Plt. Ketua APDESI Majene, Haeruddin, yang juga Kepala Desa Mekkatta, mengungkapkan bahwa para kepala desa masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut terkait pelaksanaan program Koperasi Merah Putih, termasuk mekanisme permodalan.
“Kami berharap ke depan ada regulasi yang lebih jelas, terutama mengenai skema pendanaan koperasi agar dapat segera beroperasi secara efektif di desa,” ujar Haeruddin.
Kolaborasi Akademik dan Pemerintah Desa
Sebagai bagian dari kegiatan FGD, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara FISIPKUM Unsulbar dan APDESI Majene. Penandatanganan dilakukan oleh Dekan FISIPKUM, Dr. Thamrin Pawalluri, dan Plt. Ketua APDESI, Haeruddin, disaksikan oleh Ketua Panitia, Hadi Yudo Prio Wibowo, M.IP.
Dalam sambutannya, Dr. Thamrin Pawalluri menegaskan bahwa kerja sama ini akan difokuskan pada implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
“FGD ini tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga membuka peluang kerja sama konkret antara akademisi dan pemerintah desa untuk membangun ekonomi berbasis komunitas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Jurusan Ilmu Politik, Asriani, M.Si, menambahkan bahwa setelah MoU ini, akan disusun perjanjian kerja sama teknis (PKS) untuk memperkuat kolaborasi antara kedua lembaga.
Menumbuhkan Ekonomi Desa dari Basis Akademik
Melalui kegiatan ini, Prodi Ilmu Politik Unsulbar berupaya menegaskan peran strategisnya sebagai ruang akademik yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat. Dengan menggabungkan kajian teoritis dan praktik lapangan, FISIPKUM Unsulbar berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi desa yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan. (wz)
