Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) kembali menunjukkan komitmennya terhadap penguatan literasi politik publik melalui kegiatan Seminar Nasional Kepemiluan yang diselenggarakan pada Jumat, 6 Oktober 2025, di Aula Theater Kampus Padha-Padhang, Kelurahan Tande Timur, Majene.
Kegiatan bertema “Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas” ini dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, serta unsur penyelenggara pemilu. Seminar ini menjadi ruang dialog akademik yang membahas berbagai dinamika tahapan Pemilu 2024 yang tengah berlangsung—mulai dari penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), masa kampanye, distribusi logistik, hingga proses pemungutan dan penghitungan suara.
Pemilu sebagai Wadah Literasi Demokrasi
Hadir sebagai pemateri utama, Dr. Ratna Dewi Pettalolo, Pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI). Turut menjadi narasumber, Ketua Pusat Studi Pemilu dan Politik Lokal (PUSMIPOL) Unsulbar, Farhanuddin, M.Si, serta Ketua KPU Kabupaten Majene, Munawir, MT.
Dalam sambutannya, Ketua Program Studi Ilmu Politik, Asriani, M.Si, yang juga bertindak sebagai moderator, menekankan bahwa setiap tahapan pemilu memiliki urgensi tersendiri dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Semua tahapan pemilu penting, tetapi semakin dekat dengan pemungutan suara, tantangannya semakin besar. Masa kampanye, misalnya, harus menjadi ruang kompetisi ide, bukan ajang konflik. Melalui seminar ini, kami ingin mendorong literasi akademik untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia,” ujarnya.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP Unsulbar, Dr. Burhanuddin, yang menegaskan pentingnya peran dunia akademik dalam mengawal integritas demokrasi. Dalam laporan ketua panitia, Muhammad Ikbal, disebutkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari agenda rutin Prodi Ilmu Politik untuk memperluas pemahaman mahasiswa terhadap dinamika politik elektoral di Indonesia.
Integritas sebagai Pilar Demokrasi
Dalam pemaparannya, Dr. Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa pemilu bukan hanya sekadar mekanisme pergantian kekuasaan, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan kepercayaan publik.
“Pemilu yang berintegritas adalah dasar bagi legitimasi pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif. Karena itu, penting bagi publik, terutama generasi muda, untuk ikut mengawal prosesnya,” ungkapnya.
Beliau juga berpesan agar mahasiswa aktif memantau proses pemungutan suara di TPS.
“Setelah mencoblos, jangan langsung pulang. Pantau penghitungan suara, dokumentasikan, dan laporkan bila ada kejanggalan. Ini bentuk partisipasi aktif menjaga demokrasi,” tambahnya.
Partisipasi Politik Generasi Muda
Sementara itu, Farhanuddin, M.Si dari PUSMIPOL Unsulbar menyoroti besarnya peran pemilih muda dalam Pemilu 2024. Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih tetap mencapai 204 juta orang, di mana lebih dari 50 persen merupakan pemilih pemula dan pemilih muda berusia 17–30 tahun.
“Jumlah pemilih muda yang sangat besar akan menentukan arah bangsa. Namun, partisipasi tidak cukup hanya dengan mencoblos. Anak muda juga perlu aktif memantau, mengawasi, dan terlibat dalam setiap proses pemilu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa bentuk partisipasi yang ideal sejalan dengan konsep Demokrasi Deliberatif yang diperkenalkan oleh Joseph Bessette (1980), di mana warga negara terlibat dalam diskusi, refleksi, dan penilaian mendalam sebelum menentukan pilihan politiknya.
KPU Majene: Membuka Ruang Kolaborasi bagi Mahasiswa
Narasumber lainnya, Ketua KPU Kabupaten Majene, Munawir, MT, menjelaskan bahwa tahapan-tahapan krusial pemilu mencakup distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, hingga potensi sengketa pemilu.
“Kami membuka ruang bagi mahasiswa untuk ikut berpartisipasi, misalnya membantu proses sortir dan pelipatan surat suara, hingga menjadi penyelenggara di tingkat TPS sebagai anggota KPPS,” tutur Munawir.
Menumbuhkan Etos Demokrasi di Kampus
Dalam sesi diskusi, mahasiswa Unsulbar aktif menyampaikan ide dan pandangan tentang pentingnya menjaga integritas dan transparansi pemilu. Antusiasme ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran kritis civitas akademika terhadap peran mereka sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi.
Melalui kegiatan ini, Program Studi Ilmu Politik Unsulbar menegaskan perannya sebagai ruang intelektual yang tidak hanya berfokus pada teori politik, tetapi juga pada penguatan praktik demokrasi yang partisipatif, beretika, dan berkeadaban—selaras dengan semangat pendidikan politik yang humanis. (Wz)
